Moral

PRINSIP MORAL ( Basic Moral Values-Goodpaster) Jangan merugikan atau melecehkan orang lain; Hormatilah hak-hak orang lain; jangan berdosta atau menipu; Tepatilah janji dan penuhi semua kontrak; Patuhlah peraturan dan jangan melanggar hukum; Bantulah mereka yang sedang membutuhkan; Bersikaplah adil terhadap semua; dan; Usahakanlah kebaikan umum bagi masyarakat

“ put your heart, mindintellect, and soul even to your smallest acts.This is the secret of success “

BEBERAPA NASKAH KEMERDEKAAN MENUNJUKKAN PRINSIP MORAL

Magna Charta (1215) piagam yang dikeluarkan raja John untuk memberikan kebebasan-kebebasan tertentu kepada parlemen dan uskup Inggris
The Bill of Right – 1689 (Inggris di masa kekuasaan Marry Stuart ) merumuskan hak-hak parlemen terhadap monarki
Declaration of Independence (1776) kebebesan yang memperoleh bentuk baru dengan nama kemerdekaan (bentuk bebasnya Amnerika dari kolonial Inggris )
Declaratioan of the arights of Man and citizen Perancis (1789)

Pembangunan Nasional
Untuk menguji apakah uu kita sudah mengacu pada KONSTITUSI, kita perhatikan
apakah :
UU tersebut melindungi masyarakatnya ( memberikan ketentraman )
UU tersebut mencerdaskan masyarakat ( tidak membingungkan )
UU tersebut mensejahterakan masyarakat (pro rakyat )
UU tersebut bermartabat dalam pergaulandengan bangsa – bangsa lain

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AZAS Pancasila

Pendidikan Pancasila Azaz dan Tujuan  [ Pointers] Tujuan kita mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggung-jawabkan baik secara Yuridis-konstitusio  nal maupun secara obyektif-ilmiah. Secara Yuridis Konstitisional karena Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan, kehidupan Negara /eksistensi negara dan kehidupan bermasyarakat yang meliputi bidang-bidang Ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, berarti segala sesuatu yang mengenai tatakehidupan bernegara harus didasarkan kepada Pancasila. Oleh karena itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dengan konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelengaraan negara harus sesuai dengan nlai-nilai Pancasila.Oleh karena itu tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Secara obyektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu faha...
selengkapnya »