Postingan

Menampilkan postingan dari 2010
 PELANGGARAN HAM TRISAKTI 12 MEI 1998 ( Contoh ) Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester ( UAS ) Matakuliah Pancasila Semester Ganjil  Tahun Akademik 2014./2015. Disusun oleh Kelompok : ? 1. 052 08 000 /........ 2. 052 08 000 / ....... Dosen : Drs. K. Satata, SH.MM JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS TRISAKTI 2014

Sistem Konstitusi Check and Balanced

CHECKS AND BALAND ( Special Resume ) - Tujuan bernegara yang dipandang paling sesuai dengan semangat masyarakat modern adalah melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan umum - Adagium dari Lord Acton hukum besi kekuasaan yang sudah diakui dan terjadi sepanjang sejarah, yaitu power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, Kenyataan sejarah mengajarkan bahwa - kekuasaan Negara yang tidak diatur dan dibatasi akan cenderung mengarah pada otoriterisme atau bahkan totaliterisme seperti yang pernah dinyatakan Lord Acton Untuk itu, berbagai sistem ketatanegaraan telah dikembangkan, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Salah satu sistem tersebut adalah diterapkannya prinsip checks and balances, atau prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. - Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. H Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Montequieu sebagai seorang yang berprofesi hakim

NEOLIBERAL

NEOLIBERALISME Special Resume Neoliberalisme : Bentuk baru dari paham ekonomi pasar Liberal , sebagai salah satu varian dari kapitaalis, Neoliberal adalah bentuk upaya untuk mengkoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme. Seabagaimana diketahui , dalam paham ekonomi pasar liberal. Pasar diyakini mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka campur tangan Negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama sekali. Setelah terjadi depresi besar ekonomi dunia 1930-an kepercayaan terhadap ekonomi pasar liberal merosot secara dratis. Pasar bukan hanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri tetapi juga menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi besar th 1930 –an tidak hanya ditandai kebangkrutan dan pengangguran missal, tetapi bermuara pada terjadinya PD. II/. Menyadari kelemahan pasar liberal tsb th 1932 sejumlah ekonom Jerman ( RUSTOW DAN EUCKEN ) mengusulkan perbaikan dengan memperkuat peranan Negara sebagai pe

FILSAFAT PANCASILA SBG DASAR SISTEM ETIKA

FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIKA Special Resume Perubahan global mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap seluruh bangsa di dunia , baik perubahan terhadap orientasi kebudayaan, ekonomi, politik maupun dibidang ideologi. Dalam konteks politik terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, globalisasi sering diidentikan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis.         Dalam era global seperti ini Negara Kapitalis yang akan menguasai dunia. Kapitalis telah mengubah masyarakat satu persatu menjadi system internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia. Perubahan global ini akan membawa suatu perubahan ideology partikular menjadi ideology universal. Ideologi liberal dengan prinsip-prinsip pasarnya dalam ekonomi yang dikenal dengan Kapitalisme telah menjadi ideology yang paling unggul. Oleh karena itu bilamana bangsa Indonesia tidak memiliki keyakinan filosofis yang kuat bukannya tidak mungkin bangsa Indonesia akan terom

ASAS DAN TUJUAN PENDDK PANCASILA

TUJUAN DAN ASAS PANCASILA Special Resum Tujuan Pendidikan Pancasila : Tujuan kita mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggung-jawabkan baik secara Yuridis-konstitusional maupun secara obyektif-ilmiah. Secara Yuridis Konstitisional karena Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan, kehidupan Negara /eksistensi negara dan kehidupan bermasyarakat yang meliputi bidang-bidang Ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, berarti segala sesuatu yang mengenai tatakehidupan bernegara harus didasarkan kepada Pancasila. Oleh karena itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dengan konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelengaraan negara harus sesuai dengan nlai-nilai Pancasila.Oleh karena itu tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Secara obyektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu faham Filsafat, s

PERUMUSAN PANCASILA

SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) dibentuk tgl. 28 Mei 1945 dan diketuai oleh DR. KRT Radjiman Widyodiningrat, dengan telah dibentuknya BPUPKI maka Bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya.Sidang : I ( 29 Mei s/d 1 juni 1945 )- 29 Mei 1945 Mr. Muh Yamin;►Dalam pidatonya tentang Dasar Negara, mengusulkan :( 1. Peri Kebangsaan,2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, Peri Kesejahteraan rakyat, keadilan Sosial )►Usul tertulis berbentuk Naskah Rancangan pembukaan UUD RI :( 1. Ketuhanan YME, 2. Kebangsaan, 3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradap, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan Perwakilan. ).- 31 Mei 1945 Prof Soepomo mengusulkan teori-teori Negara a.l Paham Integralistik ( teori HEGEL ) bahwa negara menjamin seluruh kepentingan masy sebagai suatu kesatuan, bukan perorangan/gol.- 01 Juni “45 Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara terdiri 5 prinsip :1.

FILSAFAT PANCASILA

FILSAFAT PANCASILA KOMPETENSI Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai jati diri bangsa melalui pengkajian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat Pancasila sehingga dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat tumbuh personal wisdom yang integratif. . INDIKATOR Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: 1. mendeskripsikan Pancasila sebagai jati diri bangsa; 2. mengemukakan Pengertian Filsafat Pancasila; 3. menganalisis sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat; 4. mendeskripsikan aspek ontologi Filsafat Pancasila; 5. mendeskripsikan aspek epistemologi Filsafat Pancasila; 6. mendeskripsikan aspek aksiologi Filsafat Pancasila; serta 7. menganalisis secara komprchensif Filsafat Pancasila dalam konteks kewarganegaraan. DAFTAR ISTILAH KUNCI 1. Filsafat: Secara etimologis cinta akan kcbijaksanaan, tapi dapat pula diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. 2. Filsafat Pancasila: Kebenaran dari sila-sila Pancasila sebagaidasa